Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf dengan Perpajakan di Indonesia
Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf dengan Perpajakan di Indonesia

Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf dengan Perpajakan di Indonesia

Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf dengan Perpajakan di Indonesia

Pada masa daulah Abbasiyah, hadir seorang ulama yang terlahir dari keluarga dengan latarbelakang  ekonomi rendah  bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf menjadi salah satu murid terkenal dari Abu Hanifah yang kemudian pergi ke Baghdad untuk menemui khalifah Abbasiyah dan  diangkat menjadi seorang ketua para hakim. Ketika Abbasiyah di bawah kepemimpinan khalifah Harun Al Rasyid, Abu Yusuf diminta untuk menulis buku umum yang akan dijadikan pedoman dalam administrasi keuangan, yakni kitab Al-Kharaj. Berdasarkan hasil pengamatan dan penalarannya, Abu Yusuf menganalisis permasalahan fiskal dan mengajukan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf membahas berbagai sumber pendapatan negara, salah satu yang paling terkenal pembahasan mengenai perpajakan yang dijadikan pedoman pada masa Abbasiyah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Penerapan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad SAW dan hingga kini penerapan pajak masih terus berlanjut. Melalui pemikiran Abu Yusuf dalam kitab al-kharaj, sistem perpajakan diganti dari wazifah ke muqasamah. Menurut Abu Yusuf, sistem muqasamah lebih adil jika diterapkan karena muqasamah merupakan sistem pemungutan pajak yang dilalukan berdasarkan nilai yang berubah dengan mempertimbangkan presentase penghasilan dan tingkat kemampuan. Berbeda dengan wazifah yang pemungutannya berdasarkan pada nilai tetap. Bergantinya sistem tersebut bertujuan untuk mencapai ekonomi yang berlandaskan keadilan.

Dalam kitab al-kharaj telah dibahas macam-macam jenis pemungutan pajak, sebagai berikut:

  1. Jizyah adalah pajak yang ditujukan kepada kafir dzimmi, yakni kelompok non muslim yang menetap di Negara Islam dan menaati peraturan yang telah diterapkan oleh Negara tersebut. Terdapat tiga pilihan yang ditawarkan islam kepada non muslim, yaitu masuk islam, membayar jizyah, atau diperangi. Bagi yang tidak mau masuk islam maka harus membayar jizyah.
  2. Kharaj yaitu pajak bumi.
  3. ‘Usyur atau bea cukai adalah harta yang diambil dari hasil perdagangan orang non muslim dan penduduk darul harbi yang melewati batas daerah Negara islam sebagai hak kaum muslimin. Tarif usyur disesuaikan dengan status pedagang. Jika pedagang dari seorang muslim maka dikenakan zakat perdagangan 2,5% dari barang bawaanya, sedangkan jika pedagang non muslim dikenakan tarif 5%, dan jika kafir harbi tarifnya 10%.
  4. Rikhaz merupakan pajak atas barang tambang, jika ditemukan barang tambang pada tanah seorang muslim maka dikenakan tarif sebesar 20% atau seperlima.

Setelah mengetahui pemikiran Abu Yusuf mengenai konsep perpajakan, lalu apakah sistem tersebut bisa diterapkan di Indonesia ?

Muqasamah

Metode penerapan tarif pajak dengan muqasamah atau proposional dapat meningkatkan pendapatan negara dari segi pajak tanah dan dapat meningkatkan produksi bagi petani. Melalui pemikiran Abu Yusuf tersebut, beliau menekankan pada prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia juga memiliki tarif pajak yang beragam, seperti tarif proposional pada PBB dan PPN.

Pemungut Pajak

            Abu Yusuf tidak menerapkan adanya praktik pemungut pajak karena dikhawatirkan hanya akan menyebabkan terjadinya kezhaliman di masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang diberikan Abu Yusuf adalah dengan adanya lembaga khusus milik pemerintah untuk mengurus pajak dan menekankan pentingnya pengawasan pada petugas pajak agar terhindar dari korupsi dan menghilangkan penindasan. Metode pemungutan pajak self assessment yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1983, memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang perlu dibayarkan, hal tersebut merupakan praktik yang mirip seperti prinsip Abu Yusuf. Namun yang khawatirkan dari penerapan self assessment yang saat ini berlaku di Indonesia masih memungkinkan terjadi kecurangan-kecurangan dari wajib pajak sendiri.

Kharaj atau Pajak Tanah

Berbeda dengan kitab al-kharaj mengenai pajak tanah yang dikenakan untuk lahan pertanian, di Indonesia pajak tanah atau yang dikenal dengan sebutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dikenakan untuk semua tanah dan bangunan yang dimiliki warga negara. Namun, apabila prinsip pajak tanah proposional dalam kitab al-kharaj dimaksimalkan di Indonesia akan sangat baik, karena Indonesia merupakan negara agraris maka pendapatan negara dari sektor pertanian akan sangat potensial.

Beacukai

Dalam kitab al-kharaj, Abu Yusuf menyebut pajak bea cukai dengan istilah usyurBea cukai di Indonesia memiliki arti yang sama dengan usyur, yaitu ketika pedagang yang melewati jalur perbatasan daerah atau negara lain, maka pedagang tersebut akan dikenakan usyur atau bea cukai. Usyur ditetapkan oleh Abu Yusuf dengan tarif yang berbeda-beda. Usyur adalah bentuk pajak yang dibayarkan kepada negara untuk kemaslahan umum, jumlah pajak yang dibebankan berdasarkan agama, usyur juga merupakan bentuk pajak tidak langsung sama halnya dengan bea cukai, karena pembayarannya dilakukan langsung di pos perbatasan negara. Untuk tarif bea cukai di Indonesia hanya dihitung berdasarkan jenis dan jumlah dari barang perniagaan.

Pajak Pertambangan

Pasal 129 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyebutkan pemegang operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara diwajibkan untuk membayar 4% kepada pemerintah dan membayar 6% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak melakukan aktifitas produksi. Sehingga jika dijumlahkan pajak pertambangan mencapai 10%. Seharusnya pemerintah lebih berani menetapkan untuk perusahaan pertambangan swasta asing dikenakan tarif pajak lebih besar seperti yang dikemukakan Abu Yusuf sebesar 20%, dikarenakan telah banyak perusahaan pertambangan asing di Indonesia. Maka dengan diterapkan konsep usyur pendapatan negara akan meningkat.

Terdapat beberapa kesamaan antara konsep perpajakan dalam kitab al-kharaj dengan konsep pajak yang diterapkan di Indonesia. Pajak proposional atau muqasamah menurut Abu Yusuf, digunakan proposional di Indonesia yaitu pada perbedaan tarif PPN dan PBB. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak yang tidak menggunakan pemungut pajak hampir sama dengan sistem pemungutan self assessment namun dengan penggunaan sistem ini wajib pajak belum memaksimalkan untuk memenuhi kewajibannya. Konsep pajak tanah yang dikemukakan oleh Abu Yusuf bisa dijadikan solusi untuk menambah pendapatan negara dari sektor pertanian di Indonesia. Perbedaan pajak bea cukai dengan usyur terletak pada perbedaan kepemilikan objek pajak. Pada bidang pajak pertambangan, Indonesia memiliki potensi pajak sangat besar karena sudah banyak sekali perusahaan asing yang mengambil kekayaan alam di Indonesia tetapi hanya membayar pajak dengan tarif yang relatif kecil. Jika disimpulkan, maka konsep perpajakan dalam kitab al-kharaj yang ditulis AbuYusuf seharusnya bisa diterapkan di Indonesia.

 

Oleh: Nujiya Rusyda Mukhbita/mahasiswi STEI SEBI

Cek artikel lainnya di sini

Tentang Penulis

client-photo-1
Golden Firdaus

Komentar

Tinggalkan Balasan